www.sambas.go.id

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wabup Sampaikan Jawaban Bupati Bahas 3 Raperda

E-mail Cetak PDF
paripurna jawaban bupatiWakil Bupati Sambas memaparkan Jawaban Bupati Sambas terkait pemandangan umum fraksi DPRD Kab Sambas membahas 3 Raperda Kab Sambas. Beberapa point yang diterangkan Hairiah diantaranya terkait penyelenggaraan pendidikan lima hari dengan penerapan full day school. Dijelaskan dia, hal tersebut masih belum saatnya diakomodir dan diterapkan secara menyeluruh di Kab Sambas. Wabup memaparkan beberapa alasan penting yang menjadi kelemahan belum siapnya Kab Sambas menerapkan Full Day School.

“Infrastruktur pendidikan kita masih harus dipersiapkan dengan lebih baik lagi, mulai dari ketersediaan kelas, guru, standar pelayanan minimal hingga standar nasional pendidikannya. Kita masih berjuang agar itu bisa terwujud pemerataan di Kab Sambas,” papar dia. Menyinggung pertanyaan ataupun masukan DPRD mengenai pembahasan Raperda Desa, Hairiah menjelaskan raperda dimaksud sebagai upaya menghadirkan pengangkatan atau pemberhentian aparatur perangkat desa kedepannya dapat lebih prosedural.

Dijelaskan dia, jangan sampai pengangkatan perangkat desa dalam praktik dimasa yang akan datang terjadi penyimpangan. “Kita berharap raperda ini nantinya bisa menjadi acuan, sehingga pemberhentian ataupun pengangkatan perangkat desa tidak kental dengan nuansa KKN, tetapi mengedepankan profesionalisme,” sebut dia. Menyikapi pertanyaan DPRD mengenai upaya Pemda mewujudkan lalu lintas kendaraan di PLBN Aruk, Wabup mengungkapkan bahwa Pemda telah berupaya sebagaimana mestinya.

Sesuai ranah kewenangan, lanjut dia, pemda telah berkoordinasi dengan pihak propinsi dan telah diproses lebih lanjut. “Pemerintah Propinsi juga masih harus menunggu konfirmasi dari Malaysia, pada prinsipnya, pihak kabupaten dan propinsi telah melakukan upaya agar ini segera terealisasi,” terang dia. Menyinggung menurunnya dana perimbangan dari pemerintah pusat, Hairiah mengemukakan bahwa penerimaan pendapatan negara secara global berdampak pada besaran dana perimbangan ke daerah-daerah termasuk kabupaten sambas.

Menyiasati itu, Wabup menuturkan Pemda telah mengambil beberapa langkah penting. “Guna mengatasi menurunnya nilai dana perimbangan pusat itu, daerah harus merasionalisasi belanja daerah,” ujar dia. Wabup mengapresiasi semua pertanyaan dan masukan DPRD yang tertuang dalam pemandangan umum itu. Dia meyakini banyak masukan yang bisa dijadikan pertimbangan untuk mengelola pembangunan kabupaten sambas menjadi lebih baik.

Seperti masukan yang disampaikan salah satu fraksi, dimana dikemukakan Wabup, penyelenggaraan jamkesda dapat menjadi pertimbangan dan merupakan masukan yang baik. “Pemerintah Daerah memiliki komitmen yang baik terhadap pembangunan kesehatan. Saran agar jamkesda digulirkan lagi merupakan masukan yang sangat berharga bagi pemerintah daerah. Tentunya ini akan menjadi perhatian serius,” sebut dia.

Masing-masing tiga wakil rakyat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Sambas terdata oleh Ketua DPRD Kab Sambas, H Arifidiar tidak hadir pada sidang paripurna. Agenda paripurna itu adalah Jawaban Bupati Sambas terhadap pembahasan 3 Raperda Kab Sambas, yang satu dari tiga raperda itu berkaitan dengan APBD Tahun Anggaran 2018.

Paripurna digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kab Sambas, Senin (13/11) dipimpin langsung oleh Ketua DPRD didampingi 2 wakil ketua. Dari 9 fraksi yang ada di DPRD, fraksi hanura, Golkar dan PAN menyumbang kehadiran terbanyak. Secara rinci, fraksi golkar dari 7 wakil rakyat, yang tidak hadir hanya 2 orang, PAN, dari 6 wakil rakyat, hanya 1 orang yang tidak hadir, Fraksi Hanura Indonesia, dari 4 wakil rakyat hadir semua, PDI Perjuangan, 6 wakil rakyat, tidak hadir 4 orang, Gerindra dengan 5 wakil rakyat, tidak hadir 1 orang, Demokrat, 5 wakil rakyat, tidak hadir 1 orang, PKS dan PPP masing-masing 4 wakil rakyat, tidak hadir 3 orang, nasdem, 4 wakil rakyat, tidak hadir 1 orang.

Dijelaskan Arifidiar, sesuai Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2014 tentan Tata Tertib DPRD Kab Sambas, jumlah kehadiran anggota DPRD itu telah memenuhi syarat quorum paripurna. “Dijelaskan dalam peraturan dprd tersebut diatas khususnya pasal 68, ayat 1 huruf c, jumlah anggota wakil rakyat yang hadir pada paripurna ini telah quorum,” ungkap Arifidiar. Diungkapkan dia, paripurna jawaban bupati sambas terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terkait pembahasan 3 raperda bagian dari rapat ke-37 dengan masa sidang ke-3 di tahun 2017 ini.

Dari barisan eksekutif, dihadiri langsung Wakil Bupati Sambas, H Hairiah SH MH, Sekretaris Daerah Kab Sambas, Drs H Uray Tajudin MSI, Asisten Setda dan pejabat eselon II dan III Pemda Kab Sambas. Wakil Bupati Sambas membacakan jawaban tertulis Bupati Sambas terhadap masukan maupun pertanyaan yang dilontarkan juru bicara Fraksi DPRD Kab Sambas pada pemandangan umumnya.

Lagu sambas

Pooling

Bagaimana Pendapat Anda Tentang Website ini?




Hasil

Sedang Online

Kami memiliki 117 Tamu online

Kunjungan

free counters

You are here: