www.sambas.go.id

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Minta Kades Kawal Legalitas Calon TKI

E-mail Cetak PDF
foto sosialisasi tkiBupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc meminta semua Pemerintah Desa turut memberikan kenyamanan bagi warganya guna mengurus persyaratan calon Tenaga Kerja Indonesia. Saat menghadiri Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Senin (9/4), Atbah menegaskan Kepala Desa harus menerapkan beberapa amanah undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI atau Pekerja Migran Indonesia.

“Desa kita minta dapat menjadi ujung tombak dalam rangka meminimalisir terjadinya arus pekerja migran yang ilegal. Para Kades harus membantu legalitas para calon TKI,” ujar dia. Para Kades lanjut dia harus punya komitmen mendukung penempatan dan perlindungan pekerja migran. Desa lanjut dia harus mensosialisasikan ke warga agar meninggalkan cara tradisional dalam mencari kerja ke luar negeri.

“Sekarang kita sudah punya loket pelayanan satu pintu, mulai keimigrasiannya, kependudukannya hingga BNP2TKI. Insya Allah ini akan mempermudah dalam mengurus persyaratan legalitas calon TKI,” jelas dia. Para petugas yang berhubungan dengan proses legalitas calon TKI pun ditegaskan Atbah harus memberikan pelayanan yang baik. Dia mengingatkan bahwa Pekerja Migran tersebut adalah pahlawan devisa bagi NKRI.

“Pekerja Migran ini sering kita istilahkan Pahlawan Devisa, sudah selayaknya lah mereka mendapatkan pelayanan layaknya seorang pahlawan,” tegas dia. Bupati menuturkan, Pemda memiliki komitmen dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran ini. Kehadiran pelayanan satu pintu lanjut dia bagian dari perwujudan komitmen tersebut.

“Kedepannya, Pemda akan terus meningkatkan komitmen dan pelayanan dalam rangka memenuhi hak penjaminan penempatan dan perlindungan pekerja migran kita. Saya meminta OPD melakukan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan dan terus mensosialisasikan masalah ini,” papar dia. Tidak hanya itu, beberapa kali pertemuan Bupati dengan delegasi Sarawak Malaysia, ungkap Atbah, juga membahas kerjasama terkait pekerja migran. Harapan Atbah, kedepannya semakin berkurang pekerja migran yang ilegal.

“Karenanya desa harus mendorong warga-warga yang ingin bekerja keluar negeri melalui jalur resmi. Memastikan bahwa penempatan dan perlindungannya di lokasi kerja terjamin dengan cara terus berkoordinasi dengan instansi terkait,” pesan Bupati. Deputi Bidang Penempatan Ditjen Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan Kementerian Tenaga Kerja RI, Eko Hendro Cahyono di acara yang sama mengungkapkan sesuai regulasi Undang-undang Nomor 18 tahun 2017, sudah jelas kaplingan wewenang antara pusat, daerah hingga desa.

“Untuk daerah dan desa hampir mirip kewenangannya, hanya luasan cakupan kewenangan itu saja yang membedakan,” ujar dia. Kabupaten dan desa lanjut dia sama-sama berkewajiban terus mensosialisasikan penempatan dan perlindungan pekerja migran. Yang disosialisasikan diantaranya prosedur atau persyaratan hingga peluang kerja. “Kabupaten juga dituntut memiliki basis data pekerja migran. Sebaiknya lagi data tersebut benar-benar valid dan terbaharukan,” ingat dia.

Kewajiban lain bagi Kabupaten tuturnya terkait pembinaan hingga perlindungan Pekerja Migran. Ditambah daerah diminta memberikan langkah-langkah nyata dalam rangka peningkatan kompetensi calon pekerja migran. “Desa juga sama, harus punya data atau catatan warga yang ingin atau sudah menjadi pekerja migran, dimana lokasi kerjanya. Termasuk melakukan pemantauan dalam rangka keberangkatan, keberadaan hingga kepulangan pekerja migran,” papar dia.

Kaplingan desa jelas Eko Hendro Cahyono, harus menjamin kelengkapan dokumen calon pekerja migran. Desa sebut dia bisa memfasilitasi warganya dalam rangka pemenuhan syarat kelengkapan dokumen. “Surat izin orang tua perlu bagi calon pekerja migran. Ini penting dalam rangka menunjang kinerja selama bekerja di luar negeri,” tukas dia. Pekerja Migran di Indonesia sesuai regulasi yang ada diterangkan Deputi, tidak hanya sebatas besarnya pemasukan negara dari devisa yang didapat.

Lebih dari itu, Eko Hendro menegaskan bahwa fasilitasi pekerja migran lebih dikarenakan pemenuhan dan penjaminan hak asasi manusia. “Ini dalam rangka kita menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan. Termasuk di luar negeri, negara berupaya memberikan perlindungan dalam mewujudkan pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan tersebut. Jadi bukan pekerja migran tersebut bukan untuk dieksploitasi, melainkan kita berupaya memberikan perlindungan dan penempatan yang baik,” tuturnya.

Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sambas, H Zainal Abidin, menjelaskan, beberapa negara tujuan pekerja migran asal kab sambas diantaranya Malaysia 799 pekerja, Brunai Darusalam 43 pekerja, Pulau Solomon 5 Pekerja. Taiwan ungkap Zainal ada 15 pekerja migran asal kab sambas, congo dan jepang masing-masing 1 pekerja,  papua nugini 4 pekerja. “Tahun 2017 berjumlah 871 orang terdiri dari 557 pekerja laki-laki dan 314 perempuan. Dari 871 orang itu, 752 orang berproses di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta LTSA-P2TKLN Kab Samabs, selebihnya 119 orang berproses di beberapa BP3TKI di luar Propinsi Kalbar,” ungkap Kadis Nakertrans.

Lagu sambas

Pooling

Bagaimana Pendapat Anda Tentang Website ini?




Hasil

Sedang Online

Kami memiliki 53 Tamu online

Kunjungan

free counters

You are here: