www.sambas.go.id

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wabup Sampaikan 3 Raperda

E-mail Cetak PDF

Ada tiga rancangan peraturan daerah diajukan pemerintah daerah kab sambas diawal Agustus 2016 ini. Yakni raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015, Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Sambas dan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah. Secara resmi ketiga raperda itu disampaikan pemerintah daerah kab sambas melalui Wakil Bupati Sambas, Hj Hairiah SH MH pada Paripurna Nota Pengantar 3 Raperda Kab Sambas di Ruang Sidang Utama DPRD Kab Sambas, Kamis (4/8).

Dijelaskan Hairiah, raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2015 adalah bentuk kepatuhan pada amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Kita patut bersyukur pembangunan di Kab Sambas dari tahun ke tahun mengalami kemajuan dan menggembirakan, pada tahun 2015 total belanja dianggarkan 1 koma 53 Triliun dengan realisasi 1 koma 42 triliun rupiah atau 92 koma 85 persen," ujar Hairiah.

Bila dibandingkan tahun 2014, hanya sebesar 1 koma 24 triliun rupiah dengan realisasi 1 koma 17 triliun atau 94 koma 14 persen. Itu kata dia terdapat kenaikan anggaran di tahun 2015 sebesar 284 koma 12 milyar rupiah atau 22 koma 78 persen dan kenaikan angka realisasi anggaran sebesar 247 koma 74 milyar rupiah atau 21 koma 10 persen. "Kenaikan anggaran diimbangi dengan kenaikan realisasi, kenaikan belanja tersebut sangat berpengaruh pada kemajuan pembangunan di kab sambas," jelas wabup.

Pendapatan daerah tahun anggaran 2015 dianggaran 1 koma 44 triliun rupiah dengan realisasi 1 koma 4 triliun rupiah atau 96 koma 66 persen, dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar 1 koma 20 triliun terjadi kenaikan sebesar 194 koma 44 milyar atau 16 koma 40 persen. Menyinggung raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kab sambas, Wabup menjelaskan menurut pasal 2 peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016, pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas.

Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan perangkat daerah kab adalah unsur pembantu BUpati dan DPRD kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. "Hal tersebutlah yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah kab sambas mengajukan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kab sambas," tegas dia.

Raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kab sambas, diterangkan Hairiah adalah bagian upaya pemda kab sambas mewujudkan kesejahteraan rakyat. Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan lanjut dia memuat filosofi bahwa pariwisata diselenggarakan untuk mensejahterakan masyarakat. "Pariwisata menjadi satu diantara kegiatan ekonomi yang penting pada abad ke-21. Dalam perekonomian negara, bila dikembangkan secara berencana dan terpadu, peran sector pariwisata dapat melebihi sector minyak dan gas alam serta insdustri lainnya, sector pariwisata hadir sebagai katalisator pembangunan sekaligus akan mempercepat proses pembangunan itu sendiri," papar Hairiah.

Lagu sambas

Pooling

Bagaimana Pendapat Anda Tentang Website ini?




Hasil

Sedang Online

Kami memiliki 108 Tamu online

Kunjungan

free counters

You are here: