www.sambas.go.id

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Raperda Perangkat Desa, Upaya Hadirkan Pengelolaan Desa Profesional

E-mail Cetak PDF
sidang paripurna 3 raperdaBupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc menjelaskan terkait pengajuan rancangan peraturan daerah kab sambas tentang perangkat desa beberapa waktu lalu di ruang sidang utama DPRD kab sambas. Dipaparkan dia untuk mencapai pengelolaan desa yang baik sesuai amanah didalam undang-undang desa, perlu didukung dengan kapasitas dan kapabilitas serta kompetensi yang memadai dari aparatur desa.

Dalam hal ini jelas dia perangkat desa yang ada dipemerintahan desa. “Perangkat desa memiliki perandan andil yang cukup besar dalam mencapai tujuan yang diharapkan melalui penyelenggaraan pemerintahan desa,” ungkap Bupati. Hadirnya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa jelas dia telah memberikan semangat, energi dan motivasi baru bagi desa dalam mengelola dan mengatur urusan dan wewenang yang dimilikinya. Yakni tambah Atbah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa.

“Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu telah memberikan peluang dan kesempatan kepada desa untuk terlibat secara penuh dan turut berpartisipasi terhadap penyelenggaraan urusan di desa, meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan,” papar Atbah. Sehingga menurut Bupati, kewenangan yang dimiliki desa juga semakin perlu mendapat perhatian dan diperkuat.

Pengaturan mengenai perangkat desa ini sebut dia secara umum telah diatur, baik didalam undang-undang desa maupun regulasi turunannya. “Sebagai upaya untuk memperkuat kedudukan, status hukum serta tugas perangkat desa, perlu dilakukan pengaturan secara khusus dan teknis terkait perangkat desa ini. Sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pemerintah kabupaten sambas,” jelas dia. Dibuatnya raperda ini, ungkapnya juga sebagai tindak lanjut dari lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015. Sebutnya, regulasi itu mengamanahkan untuk dilakukan pengaturan lebih lanjut terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

“Raperda ini menjadi kebutuhan yang harus segera direalisasikan, mengingat regulasi ini nantinya akan menjadi pedoman dan referensi bagi pemerintah kabupaten umumnya dan pemerintah desa secara khusus terhadap perangkat desa. Harapan Bupati, adanya regulasi perangkat desa sekelas raperda semakin menguatkan dan menegaskan terhadap kedudukan fungsi maupun peran perangkat desa dalam mendukung pemerintahan desa agar berjalan secara optimal.

Lagu sambas

Pooling

Bagaimana Pendapat Anda Tentang Website ini?




Hasil

Sedang Online

Kami memiliki 117 Tamu online

Kunjungan

free counters

You are here: