www.sambas.go.id

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK)

E-mail Cetak PDF

Pengertian

  1. Izin Pemungutan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buahbuahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.

  2. Lokasi yang dapat digunakan untuk IPHHBK dalam Hutan Alam (IPHHBK-HA) atau IPHHBK Dalam Hutan Tanaman (IPHHBK-HT) atau IPHHBK Dalam Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IPHHBK-HTR) pada Hutan Produksi adalah:

    1. Hutan produksi yang tidak dibebani izin; dan atau

    2. Apabila lokasi yang dimohon telah dibebani izin, harus mendapat persetujuan tertulis dari pemegang izin yang bersangkutan;

    3. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi;

    4. Lokasi tersebut huruf b dapat berada dalam kawasan lindung, dan Hutan Produksi dengan Tujuan Khusus (HPTK).

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.

  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.

Persyaratan pelayanan

  1. Surat permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sambas, sesuai dengan format blangko yang berlaku.

  2. Rekomendasi dari Kepala Desa setempat atau pejabat yang disetarakan (Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili), yang diketahui oleh Camat Setempat

  3. Fotocopy KTP atau identitas lain yang diketahui Kepala Desa Setempat untuk pemohon perorangan atau Akte pendirian beserta perubahan-perubahaannya untuk Koperasi.

  4. Sketsa lokasi areal yang dimohonkan yang diketahui oleh Kepala Desa setempat dan ditandatangani oleh pemohon.

  5. Daftar nama, tipe dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan.

  6. Pertimbangan Teknis dari instansi terkait.

Masa Berlaku

IPHHBK-HA, IPHHBK-HT atau IPHHBK-HTHR paling banyak 20 (Dua Puluh) ton untuk setiap Kepala Keluarga dan dapat diperdagangkan untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 12 (Dua Belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

Biaya/ Tarif

Setiap permohonan IPHHBK Tidak dikenakan retribusi

Lagu sambas

Pooling

Bagaimana Pendapat Anda Tentang Website ini?




Hasil

Sedang Online

Kami memiliki 86 Tamu online

Kunjungan

free counters

You are here: