www.sambas.go.id

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

USAHA PERIKANAN

E-mail Cetak PDF

Pengertian

  1. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

  2. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.

  3. Jenis usaha perikanan tangkap meliputi:

    1. Usaha penangkapan ikan.

    2. Usaha pengangkutan ikan.

    3. Usaha penangkapan dan pengangkutan ikan.

    4. Usaha penangkapan ikan terpadu

  4. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan dan dibentuk berdasarkan hukum Indonesia termasuk didalamnya koperasi.

  5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kgiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

  6. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan.

  7. Bupati/Walikota berwenang menerbitkan:

  8. Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas.

    1. SIUP, SIPI dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 (Sepuluh) GT untuk orang yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan provinsi tempat kabupaten/kota tersebut berkedudukan, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing; dan

    2. Bukti pencatatan kapal untuk nelayan kecil yang menggunakan 1 (Satu) kapal berukuran paling besar 5 (lima) GT untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

  9. Kewajiban memiliki SIUP dikecualikan bagi:

    1. Nelayan kecil; dan

    2. Pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/ eksplorasi perikanan.

  1. Kewajiban memiliki SIPI dan SIKPI dikecualikan bagi nelayan kecil dan kewajiban tersebut diganti dengan Bukti Pencatatan Kapal.

 

Dasar Hukum

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

 

Persyaratan pelayanan

A. SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam Izin tersebut.

  1. Masa berlaku

    SIUP berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap.

  2. Dokumen Persyaratan

    1. Surat permohonan ditujukan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sambas.

    2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal atau perusahaan, dengan menunjukan yang asli.

    3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau perusahaan, dengan menunjukkan aslinya.

    4. Surat keterangan domisili usaha;

    5. Fotokopi akta pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya. (bagi usaha yang dipersyaratkan)

    6. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan yang menyatakan:

      1. Kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

      2. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan

    7. Pertimbangan Teknis dari instansi terkait.

      a) Perubahan SIUP

      Dokumen persyaratan untuk melakukan perubahan SIUP

            1. Fotokopi SIUP yang akan diubah;

            2. Jenis perubahaan SIUP yang diminta;

            3. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

            4. Pertimbangan Teknis dari instansi terkait.

          1. Pengantian SIUP

            Pengantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang, dengan melampirkan persyaratan :

            1. SIUP asli dalam hal SIUP rusak atau Surat Keterangan hilang dari Kepolisian dalam hal SIUP hilang; dan

            2. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Lagu sambas

Pooling

Bagaimana Pendapat Anda Tentang Website ini?




Hasil

Sedang Online

Kami memiliki 83 Tamu online

Kunjungan

free counters

You are here: