www.sambas.go.id

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
COVID19

RTS-PM Raskin Tahun Ini Tetap Sama

E-mail Cetak PDF

Alokasi pagu atau jumlah RTS-PM program raskin tahun 2014 untuk masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota tetap sama dengan alokasi jumlah RTS-PM tahun 2013. Hal ini merupakan kelanjutan dari Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) sebanyak 15.530.897 rumah tangga dengan menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda kepesertaannya. “Pagu dan DPM raskin 2014 ini berdasarkan atas hasil rapat tim koordinasi raskin pusat yang diselenggarakan pada tanggal 4 dan 9 Desember 2013,”ucap Wakil Bupati Sambas DR Pabali Musa M.Ag saat membuka sosialisasi raskin tahun 2014 di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Selasa(25/3).

Wabup mengatakan meskipun jumlah RTS-PM raskin tahun 2014 sama dengan tahun lalu dan sebagian Desa/Kecamatan di Kabupaten Sambas telah menyalurkan pagu raskin 2014 namun sosialisasi ini tetap sangat penting dilaksanakan. “Sosialisasi pada hari ini sangatlah penting, karena semua ini dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan saat nanti di lapangan, selain itu juga untuk menindaklanjuti laporan hasil audit kinerja atas program raskin untuk masyarakat berpendapatan rendah (raskin) Kabupaten Sambas,”jelas Wabup di hadapan Kepala BPS Sambas, Kepala Perum Bulog Singkawang, perwakilan dari Polres Sambas, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Sambas, Camat se-Kabupaten Sambas, Kepala Desa se-Kabupaten Sambas dan undangan lainnya.

Wabup juga mengatakan bahwa sosialisasi program raskin ini merupakan kegiatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pihak terkait dengan program raskin. “Mewakili Pemerintah Kabupaten Sambas saya mengharapkan dukungan dari seluruh yang hadir untuk mensukseskan Program Nasional ini dan kepada Camat dan Kepala Desa kami mohon untuk menghimbau masyarakat agar tidak berlomba-lomba menjadi KK miskin hanya karena ingin mendapatkan bantuan,”himbaunya.

Lebih lanjut bapak dari tiga putra ini mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas belum bisa mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program raskin daerah untuk menutupi kekurangan jumlah RTS-PM. “Di sini perlu saya ingatkan bahwa raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras, oleh karenanya apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat berpendapatan rendah dirugikan atau tidak menerima maka para pelaksana raskin dapat dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku,”ingatnya.

Namun demikian, lanjut Wabup, kami mohon dukungan dari aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dari segi hukum bagi para pelaksana distribusi raskin apabila terdapat pengaduan terkait pelaksanaan pendistribusian raskin. “Pelaksanaan raskin sedapat mungkin harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam pedoman umum,juklak sertas juknis yang ada sehingga pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sambas berjalan lancar”papar Wabup.

Lagu sambas

Pooling

Bagaimana Pendapat Anda Tentang Website ini?




Hasil

Sedang Online

Kami memiliki 53 Tamu online

Kunjungan

free counters

You are here: