www.sambas.go.id

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jawaban Bupati Sambas Atas PU DPRD

E-mail Cetak PDF
paripurnaPembahasan 4 rancangan Peraturan Daerah Kab Sambas yang diajukan pada pertengahan tahun 2018 memasuki tahapan paripurna Jawaban Bupati Sambas atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kab Sambas. Paripurna digelar di ruang sidang utama DPRD Kab Sambas, Rabu (18/7). Adapun empat Raperda dimaksud diantaranya Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab Sambas Tahun Anggaran 2017, Raperda Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Pada paripurna ini, semua diwakilkan. Jawaban Bupati Sambas dibacakan Wakil Bupati Sambas, Hj Hairiah SH MH, sedangkan Pimpinan Sidang Paripurna juga oleh Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PAN, Misni Safari. Dari Barisan Eksekutif, selain Wabup, tampak hadir Sekda Kab Sambas, Asisten I dan Asisten III, Staf Ahli Bupati Sambas, dr I Ketut Sukarja dan Ir Ibrahim K. Legislatif yang hadir ketika diabsen oleh Pimpinan sidang berjumlah 28 orang, dan paripurna dimulai pukul 10.30 WIB.

Dalam paparan Jawaban Bupati Sambas terhadap 4 raperda itu, pada prinsipnya, pihak eksekutif memberikan klarifikasi atas pertanyaan, masukan hingga saran yang diajukan oleh masing juru bicara 9 fraksi di DPRD Kab Sambas. Seperti mengenai Raperda BPD, Hairianh dalam penjelasannya mengatakan pada dasarnya tunjangan yang diterima BPD dapat dikatakan Sama dengan besaran tunjangan perangkat desa. “Namun karena BPD tidak menerima penghasilan tetap, sehingga terdapat perbedaan penghasilan pendapatan antara BPD dan Perangkat Desa,” jelas Hairiah.

Hal itu ungkapnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mengenai pengelolaan barang milik daerah, Wabup memberikan penjelasan terkait optimalisasi pengelolaannya diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah integral menyeluruh. “Semua unsur yang terkait dalam pengelolan Barang Milik Daerah harus punya kesamaan presepsi yang tidak lepas dari aturan yang dipedomani. Sehingga apapun permasalahan mengenai pengelolaan barang milik daerah, penyelesaiannya tidak keluar dari ketentuan dan aturan yang telah diputuskan,” sebut dia.

Dalam jawaban bupati itu, Wabup juga membeberkan beberapa faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan retribusi pada tahun anggaran 2017. Satu diantaranya yang dia terangkan, terdapat retribusi daerah yang ditargetkan pada tahun anggaran 2017, namun sebagian pembayarannya dilakukan wajib retribusi pada tahun 2018. Termasuk tambah Wabup, terdapat jenis retribusi daerah yang sebelumnya dapat dipungut dan telah ditargetkan, dihentikan pemungutannya. “Alasan penghentian pemungutannya karena adanya perubahan regulasi, seperti pada retribusi izin gangguan,” papar dia.

Lagu sambas

Pooling

Bagaimana Pendapat Anda Tentang Website ini?




Hasil

Sedang Online

Kami memiliki 240 Tamu online

Kunjungan

free counters

You are here: