www.sambas.go.id

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Musrenbang Perubahan RPJMD 2016-2021

E-mail Cetak PDF
musrenbang rpjmdPemerintah Daerah Kab Sambas menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021. Musrenbang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kab Sambas, Kamis (24/1). Dijelaskan Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc, selama jangka waktu dua tahun sejak diberlakukannya Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab Sambas 2016-2021, yakni 2017 dan 2018, telah terjadi dinamika perkembangan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dinamika lainnya ungkap Bupati adalah perubahan kebijakan pemerintah pusat lainnya seperti adanya perubahan mengenai struktur organisasi perangkat daerah, penetapan standar pelayanan minimal, penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals, kebijakan transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah serta perlunya mengakomodir visi dan misi Gubernur Kalbar periode 2019-2023.

“Perubahan yang terjadi tersebut harus diadaptasi oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dengan melakukan perubahan RPJMD Kab Sambas untuk tiga tahun kedepan,” ujar Bupati. Atbah menyebutkan, RPJMD Perubahan itu nantinya juga akan disinergikan dengan rancangan teknokratik RPJM Nasional 2020-2024. Upaya perubahan itu dijelaskan dia, legal. Sesuai dengan pasal 264 ayat 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, diungkapkan Bupati, melegalkan hal tersebut.

“RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat,” papar dia. Dasar perubahan RPJMD Kab Sambas dikemukakan Bupati, termasuk pasal 342 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam pasal itu, dia menjelaskan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan perubahan terkait beberapa kondisi. Seperti hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur Permendagri itu. “Atau hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai permendagri dan terjadi perubahan yang mendasar termasuk perubahan kebijakan pusat,” tegas dia.

Lagu sambas

Pooling

Bagaimana Pendapat Anda Tentang Website ini?




Hasil

Sedang Online

Kami memiliki 79 Tamu online

Kunjungan

free counters

You are here: