Kalbar Berdaya Saing dan Sejahtera

Cetak
hut pempropEmpat indikator terpenting mewujudkan good governance atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Empat indikator itu adalah transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi. Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc, pada saat upacara Peringatan HUT Pemprov ke-62 Tahun 2019 di Halaman Kantor Bupati Sambas mengatakan, semua penyelenggara pemerintahan di Kab Sambas diajak mewujudkan empat indikator tersebut.
“Prinsip transparansi adalah prinsip yang mengedepankan pengelolaan atau menjalankan pemerintahan bersifat terbuka dengan harapan informasi dapat diakses oleh pihak luar, masyarakat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah,” ujar Bupati. Karenanya dia meminta seluruh jajaran perangkat pemerintahan sipil di Kab Sambas sudah menguasai pola pikir keterbukaan informasi publik terutama untuk urusan yang dilaksanakan.

Tetapi ingat dia, jangan sampai tidak bijak dalam mengelola keterbukaan informasi publik apalagi tidak bijak dalam mempublikasi informasi pada media sosial. “Dengan adanya keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat dapat merasakan manfaat, melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah,” jelas dia.

Atbah menjelaskan, indikator transparansi mengharapkan muara akhir adalah mendorong partisipasi dari semua pihak. Selain itu, indikator tata kelola pemerintahan yang berkualitas adalah tingkat partisipasi masyarakat. “Pemerintah Daerah sangat menyadari bahwa dalam melaksanakan pembangunan tidak akan bisa dilaksanakan sendiri, namun memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam komponen masyarakat Kalbar,” papar Atbah.

Untuk indikator Akuntabilitas, dikemukakan Bupati, guna menguji seberapa kredibel suatu kebijakan, perangkat pemerintah dan komponennya mampu melaksanakan rencana yang telah disusun baik dalam satu tahun anggaran atau realisasi jangka pendek maupun capaian program jangka menengah dan jangka panjangnya.

Proses akuntabilitas kata dia juga terstruktur. “Proses akuntabilitas secara terstruktur akan menggambarkan secara berimbang antara prestasi yang dicapai dan juga celah atau kekurangan dalam melaksanakan tugas tersebut,” terang dia. Indikator lainnya sebut Bupati adalah koordinasi. Indikator ini diartikan Bupati, bahwa dalam melaksanakan sub urusan pemerintahan dari masing-masing perangkat daerah adalah memastikan kepentingan bersama para pelakunay telah memiliki kesamaan pandangan.

Kesamaan pandangan itu lanjut dia harus terintegrasi melalui dengan berkoordinasi secara tepat. “Ini dengan komunikasi intensive, mulai dari kepala daerah, kepala perangkat daerah, para pejabat administrator, pengawas dan seluruh staf dalam mencapai kepentingan bersama. Dengan demikian, manakala tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik, secara paralel daya saing pun akan meningkat,” imbuh dia.