www.sambas.go.id

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Upacara HUT Pemprov 2019 di Halaman Kantor Bupati Sambas

E-mail Cetak PDF
bupatiPemerintah Provinsi Kalimantan Barat Januari 2019, merayakan Peringatan pembentukan Provinsi Kalimantan Barat ke-62 Tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Sambas, menggelar Upacara Bendera di Halaman Kantor Bupati Sambas, Senin (28/1) dipimpin langsung Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc.
“Usia 62 Tahun Pemprov Kalimantan Barat, telah banyak hal yang dicapai hingga kondisi saat ini. Oleh karena itu sungguh pantas kita berterima kasih kepada para Pemimpin Bangsa, Pemimpin Daerah Pejuang dan pendahulu yang telah melaksanakan pembangunan di wilayah Kalimantan Barat,” ujar Bupati.

Capaian pembangunan saat ini terang Bupati merupakan proses berkelanjutan. Atbah meminta seluruh komponen masyarakat Kab Sambas mendukung pembangunan Kab Sambas dan Kalimantan Barat. “Kewajiban kita adalah melanjutkan dan meningkatkan kualitas pembangunan dalam semua aspek,” tegas dia.

Sesuai Visi Misi pemprov 2019-2024, Peringatan HUT ke-62 Tahun Pemprov Kalbar mengangkat tema “Dengan Semangat HUT Ke 62 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kita Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Menuju Kalimantan Barat Sejahtera dan Berdaya Saing”.

“Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas adalah cara menyelenggarakan pemerintahan dengan prinsip prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance dengan empat pilar indikator penting yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi sebagai unsur utama,” sebut Atbah.

4 Indikator Good Governance Menuju Daya Saing dan Sejahtera

Empat indikator terpenting mewujudkan good governance atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Empat indikator itu adalah transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi. Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc, pada saat upacara Peringatan HUT Pemprov ke-62 Tahun 2019 di Halaman Kantor Bupati Sambas mengatakan, semua penyelenggara pemerintahan di Kab Sambas diajak mewujudkan empat indikator tersebut.

“Prinsip transparansi adalah prinsip yang mengedepankan pengelolaan atau menjalankan pemerintahan bersifat terbuka dengan harapan informasi dapat diakses oleh pihak luar, masyarakat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah,” ujar Bupati. Karenanya dia meminta seluruh jajaran perangkat pemerintahan sipil di Kab Sambas sudah menguasai pola pikir keterbukaan informasi publik terutama untuk urusan yang dilaksanakan.

Tetapi ingat dia, jangan sampai tidak bijak dalam mengelola keterbukaan informasi publik apalagi tidak bijak dalam mempublikasi informasi pada media sosial. “Dengan adanya keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat dapat merasakan manfaat, melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah,” jelas dia.

Atbah menjelaskan, indikator transparansi mengharapkan muara akhir adalah mendorong partisipasi dari semua pihak. Selain itu, indikator tata kelola pemerintahan yang berkualitas adalah tingkat partisipasi masyarakat. “Pemerintah Daerah sangat menyadari bahwa dalam melaksanakan pembangunan tidak akan bisa dilaksanakan sendiri, namun memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam komponen masyarakat Kalbar,” papar Atbah.

Untuk indikator Akuntabilitas, dikemukakan Bupati, guna menguji seberapa kredibel suatu kebijakan, perangkat pemerintah dan komponennya mampu melaksanakan rencana yang telah disusun baik dalam satu tahun anggaran atau realisasi jangka pendek maupun capaian program jangka menengah dan jangka panjangnya.

Proses akuntabilitas kata dia juga terstruktur. “Proses akuntabilitas secara terstruktur akan menggambarkan secara berimbang antara prestasi yang dicapai dan juga celah atau kekurangan dalam melaksanakan tugas tersebut,” terang dia. Indikator lainnya sebut Bupati adalah koordinasi. Indikator ini diartikan Bupati, bahwa dalam melaksanakan sub urusan pemerintahan dari masing-masing perangkat daerah adalah memastikan kepentingan bersama para pelakunay telah memiliki kesamaan pandangan.

Kesamaan pandangan itu lanjut dia harus terintegrasi melalui dengan berkoordinasi secara tepat. “Ini dengan komunikasi intensive, mulai dari kepala daerah, kepala perangkat daerah, para pejabat administrator, pengawas dan seluruh staf dalam mencapai kepentingan bersama. Dengan demikian, manakala tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik, secara paralel daya saing pun akan meningkat,” imbuh dia.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Lagu sambas

Pooling

Bagaimana Pendapat Anda Tentang Website ini?




Hasil

Sedang Online

Kami memiliki 166 Tamu online

Kunjungan

free counters

You are here: