www.sambas.go.id

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

DPRD Gelar Sosialisasi 3 Raperda

E-mail Cetak PDF

sos

Ada 3 rancangan peraturan daerah disosialisasikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Sambas, Kamis (25/8). Dipimpin Ketua DPRD Kab Sambas, Ir H Arifidiar MH, didampingi Wakil Ketua DPRD Misni Safari dan 2 Perwakilan Pansus, Leri Kurniawan Figo dan Sehan A Rahman. Berbagai komponen masyarakat turut menghadiri Sosialisasi Raperda. Tiga raperda yang disosialisasikan yaitu Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kab Sambas Tahun 2016 – 2036, Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab Sambas TA 2015.


Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah bagian dari melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Susunan organisasi perangkat daerah yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab Sambas, tidak sesuai lagi dengan keadaan kelembagaan Pemda pada saat ini.
Dalam Raperda itu, pada BAB II pembentukan dan susunan perangkat daerah tepatnya pasal 2, dengan Perda ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan sekretariat daerah kab sambas tipe A. Tidak hanya setda yang tipe A, hampir semua perangkat daerah dalam raperda ini, masuk tipe A, seperti sekretariat DPRD, Inspektorat, hingga Dinas-dinas.

Untuk Dinas Daerah, dalam raperda tersebut, dirumuskan ada 14 dinas dengan Tipe A, dan 3 Dinas bertipe B. Badan Daerah dengan tipe A berjumlah 4 Badan. Kecamatan dalam Pasal 3 ditetapkan sebagai perangkat daerah dengan tipe A semuanya. Jadi total 19 kecamatan yang ada di Kab Sambas semua bertipe A. Sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja Kab Sambas dalam raperda itu ditetapkan bertipe A, yakni menyelenggarakan urusan pemerntahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, Bupati harus memperhatikan asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas.

Pada raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kab sambas tahun 2016 – 2036, ditegaskan penyusunan raperda itu berdasarkan ketentuan pasal 9 Ayat (3) Undang-undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Selain itu, disebutkan raperda kepariwisataan itu dibangun atas dasar manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan serta berkarakteristik daerah. Tujuan penyusunan raperda kepariwisataan yaitu mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan kawasan pariwisata secara terarah dan terpadu sesuai dengan arah antara ruang dan pembangunan infrastruktur daerah dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat dan wisatawan.

Tujuan lainnya membangun sistem kelembagaan pemerintah, industri pariwisata, maupun masyarakat yang mandiri dan mampu mengendalikan pembangunan kepariwisataan. Raperda kepariwisataan ditujukan guna mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu, beretika, informatif dan komunikatif sehingga mampu memperkuat citra daerah dan memberikan arahan tentang kegiatan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten dalam rangka membangun ekonomi kerakyatan, sosial budaya, peningkatan pendapatan asli daerah dan rasa cinta tanah air bagi masyarakat.

Lagu sambas

Pooling

Bagaimana Pendapat Anda Tentang Website ini?




Hasil

Sedang Online

Kami memiliki 61 Tamu online

Kunjungan

free counters

You are here: