www.sambas.go.id

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wujudkan Komunikasi dan Kerjasama Positif

E-mail Cetak PDF

*** Sambas Sukses Gelar Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah

foto bersama

Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kota Se-Kalimantan Barat Tahun 2016 digelar di Kab Sambas, Kamis (6/10) di Aula Utama Kantor Bupati Sambas. Panitia Penyelenggara, Samekto Hadi Suseno, mengatakan Rakor tahun 2016 ini mengambil tema "€œDengan Komunikasi, Kerjasama Positif dan Sinergi yang Baik antar Kabupaten/Kota, Kita Tingkatkan Kualitas dan Akuntablitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kalimantan Barat"€. Kata dia hal itu sangat relevan dengan upaya meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Barat.

"€œTujuan rakor ini dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,"€ ujar dia. Manfaat pelaksanaan rakor dimaksud, terang Kabag Keuangan Setda Kab Sambas itu yaitu terwujudnya persamaan persepsi kabupaten-kota dalam rangka peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Barat.

Guna mencapai tujuan itu, jelas pria yang akrab disapa seno ini mengatakan rakor didukung Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, BPK RI PerwakilanProvinsi Kalimantan Barat, KPKNL Wilayah Kalimantan Barat dan BPKAD Provinsi Kalimantan Barat. "€œRangkaian Kegiatan Rakor kita gelar dalam dua hari mulai tanggal 5 dan 6 Oktober 2016," jelasnya.

Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc dalam sambutannya ketika membuka kegiatan Rakor menegaskan tuntutan akuntablitas dan tranparansi dari penataan keuangan daerah secara umum dalam kenyataannya masih menghadapi masalah berupa rendahnya kualitas keuangan daerah. Antara lain terang dia Rendahnya daya serap anggaran, Kelambatan melaporkan keuangan serta tidak sesuai standar akuntansi pemerintah, Lemahnya komunikasi politik antara Pemda dan DPRD menjadi penyebab keterlambatan penetapan anggaran. "Masalah lainnya seperti Proses perencanaan juga masih lemah, sehingga program atau proyek tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran termasuk pelaksanaan anggaran yang tidak optimal,"€ papar dia.

Hal itu terang Bupati terlihat dari APBD yang meningkat, namun belum berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan pengangguran. Dijelaskan Atbah Romin Suhaili, diperlukan "€œReformasi"€ atau "paradigma baru"€ dalam Keuangan Negara dan Daerah, yaitu paradigma yang menuntut besarnya akuntabilitas dan transparansi dari penataan keuangan negara maupun daerah dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

"Oleh karenanya, dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan dalam mengatasi rendahnya kualitas keuangan daerah khususnya di Kalimantan Barat, diharapkan dapat terjawab dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Barat ini,"€ harap Bupati. Harapan lain Bupati Sambas adalah terciptanya diskusi yang komprehensif guna menemukan solusi konstruktif dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik ingin Atbah berimplikasi pada Peningkatan Kualitas Opini BPK-RI dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, khususnya kab sambas.

Lagu sambas

Pooling

Bagaimana Pendapat Anda Tentang Website ini?




Hasil

Sedang Online

Kami memiliki 65 Tamu online

Kunjungan

free counters

You are here: