DASAR HUKUM PELAKSANAAN

DASAR HUKUM PELAKSANAAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS Nomor 8 TAHUN 2017

Salah satu program pemerintah yang didanai dengan uang publik adalah hibah dan bantuan sosial. Pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan secara selektif setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Pemberian dana hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemberian dana hibah dan bantuan sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pelaksanaan program pemberian dana hibah dan bantuan sosial ini memang tidak mudah karena rentan terjadi penyelewengan terhadap dana yang telah diberikan. Mulai dari proses pencairan yang dikarenakan berkas pencairan yang kurang lengkap, kemudian dalam pembelanjaan dana yang tidak sesuai dengan proposal pengajuan hibah dan bantuan sosial. Perlu pengawasan yang ketat akan program pemerintah ini. Karena jumlah penerima hibah dan bantuan sosial yang mencapai ribuan, peran pemerintah sendiri tidak akan mampu untuk mengawasi. Maka, peran dari pihak penerima dana hibah dan bantuan sosial sangat dibutuhkan agar program pemberian dana ini dapat berjalan secara lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Jl. Pembangunan, Dalam Kaum,
Kec. Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79462
Jam Kerja:
Senin – Jumat, 07.00 – 15.00 WIB

Pemerintah Kabupaten Sambas © 2021. All Rights Reserved