Zonasi PPDB 2019

Cetak
Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengan Pertama Negeri di Kab Sambas Tahun 2019 mendapat perhatian Bupati Sambas. Atbah Romin Suhaili, pada pertemuan dengan para guru di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sambas, Rabu (19/6) mengatakan, prinsip penyelenggaraan zonasi PPDB adalah objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif dan berkeadilan.

“Tujuan penyelenggaraan PPDB ini untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi kepala daerah membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB dengan sistem Zonasi,” ujar dia. Adanya sistem zonasi ini, kata Bupati, harus disikapi dengan bijaksana dan arif.

Menurut dia, konsep ini harusnya bisa dimanfaatkan untuk menghadirkan banyak sekolah favorit atau unggulan. “Kita harus ambil hikmah positif dengan adanya sistem zonasi ini. Bagaimana setiap kecamatan nantinya memiliki sekolah-sekolah favorit. Jadi sekolah favorit tidak hanya di kota-kota saja,” tutur dia. Diakui dia, sistem zonasi ini harus benar-benar dikonsepkan dan dimatangkan secara komprehensif. Kedepannya, kendala atau hal yang belum maksimal dalam penyelenggaraan sistem zonasi, pasti akan dievaluasi dan dicarikan solusinya.

“Untuk mendukung agar hadir sekolah-sekolah favorit, penyelenggaraan sistem zonasi, pastinya diperlukan dukugnan kebutuhan lainnya, sarana prasarana, tenaga pendidikan yang merata dan sesuai kebutuhan. Ini akan kita lakukan evaluasi dan monitoring kedepannya,” tegas dia. Atbah mengingatkan, dengan konsep zonasi dan perubahan pada penyelenggaraan sistem pendidikan saat ini, diperlukan dukungan seluruh komponen terutama di lingkungan pendidikan itu sendiri.

Dijelaskan dia, kualitas tenaga pendidikan kependidikan hingga manajemen yang berkualitas juga harus diperhatikan. “Hindari Diskriminasi dalam penyelenggaraan sistem Zonasi PPDB ini, kelola secara baik. Adaptasi pertama diyakini akan ditemui beberapa kendala, tapi itu bukanlah sesuatu yang harus menjadi kekhawatiran bagi kita semua. Tapi jadikan itu sebagai bahan kita kedepan agar mengelola ini menjadi lebih baik,” sebutnya.

Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sambas, H Sabhan, menerangkan, Cakupan PPDB Jalur Zonasi, sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona. “Domisili berdasarkan alamat kartu keluarga yang dikeluarkan paling cepat satu tahun sebelum pelaksanaan PPDB,” sebutnya. Dipaparkan dia, kuota paling sedikit 90 persen termasuk bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomis dan atau anak disabilitas pada sekolah inklusif.