www.sambas.go.id

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wabup Pimpin Rakor Ranham

E-mail Cetak PDF

 

Wakil Bupati Sambas DR Pabali Musa M.Ag di dampingi Asisten Pemerintahan dan Kemasyarakatan Setda Kab Sambas, Staf Ahli Bupati Sambas dan Kepala Bagian Hukum Dan Perundang-undangan Setda Kab Sambas memimpin jalannya rapat koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Kab Sambas Tahun 2011-2014. Ranham, dikatakan Wabup merupakan rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan, penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. “Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 262 tahun 2011, Ranham di Kabupaten Sambas telah dibentuk sejak tanggal 6 September 2011 yang mana telah menetapkan Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab Sambas sebagai Sekretariat panitia Ranham Kab Sambas dan bertugas melaksanakan beberapa program utama, diantaranya pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaan Ranham”jelas Wakil Bupati saat memimpin rakor Ranham di Aula Kantor Bupati Sambas, Selasa(10/12).

Harus menjadi perhatian kita semua lanjut Wabup, point yang meliputi pembentukan dan penguatan institusi Ranham. “Ada beberapa masalah yang belum maksimal kita kerjakan dan ini harus menjadi perhatian kita bersama, termasuk harus konsentrasi terhadap hak ODHA, karena hak mereka harus kita jaga, begitu juga ODHA menjaga hak orang lain agar tidak terkena virus HIV”papar Wabup.

Lebih lanjut Wabup mengatakan bahwa strategi dan rencana aksi dari pembentukan dan penguatan institusi pelaksana Ranham memerlukan kesepakatan mekanisme harmonisasi serta peran kepala daerah sebagai komitmen regulator. “Belum maksimalnya pemahaman kesadaran HAM aparatur dan masyarakat menjadi salah satu masalah yang menjadi perhatian kita, melalui pendidikan HAM merupakan usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan pembudayaan HAM”ucapnya lagi.

Wabup mengatakan ada lima penekanan yang menjadi perhatiannya dalam penerapan norma dan standar HAM yakni kesehatan yang dapat di ukur dari angka kematian ibu dan anak, pendidikan terutama di tingkat buta aksara, aspek ekonomi yang termasuk sandang pangan dan papan, akses air bersih dan terutama hak atas rasa aman. “Di samping masih ada yang lainnya, isu-isu strategis yang berkaitan dengan HAM di atas tadi menurut saya sangat perlu menjadi perhatian seluruh panitia Ranham, oleh karenanya saya harap respon yang lebih dari panitia Ranham mengenai laporan berupa data akhir mengenai lima point tadi”harapnya lagi.

Rakor yang dihadiri perwakilan Polres Sambas, Rutan Kelas II B Sambas, Dinas Pendidikan Kab Sambas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sambas dan undangan lainnya sangat diperhatikan Wakil Bupati Sambas karena ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat. “Evaluasi dan pelaporan menjadi tugas akhir periodik panitia Ranham, dari situlah terpantau apakah kita semua mempunyai aksi yang aktif dan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari seluruh program Ranham”ujar Wabup yang juga selaku Ketua Panitia Ranham Kab Sambas tahun 2011-2014

Lagu sambas

Pooling

Bagaimana Pendapat Anda Tentang Website ini?




Hasil

Sedang Online

Kami memiliki 50 Tamu online

Kunjungan

free counters

You are here: