www.sambas.go.id

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

KLASIFIKASI INFORMASI

E-mail Cetak PDF

PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI

Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan. 

  1. Informasi yang bersifat publik
    1. Informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi:
      1. Profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya;
      2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Kota Batu, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan sebagainya.
      3. Informasi mengenai laporan keuangan.
      4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan;
      5. Informasi yang lebih detil atas permintaan pemohon.
    2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan keterkaitan umum, meliputi:
      1. Informasi mengenai bencana alam, seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
      2. Informasi mengenai tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi,dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
      3. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
      4. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
      5. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat;dan/atau
      6. Hal lain yang mengancam hajad hidup orang banyak.
    3. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi:
      1. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Sambas; tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
      2. Hasil keputusan Pemerintah Kabupaten Sambas dan latar belakang pertimbangannya;
      3. Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya;
      4. Rencana kerja program/kegiatan,termasuk perkiraan pengeluaran tahunan Pemerintah Kabupaten Sambas;
      5. Perjanjian Pemerintah Kabupaten Sambas dengan pihak ketiga;
      6. Informasi dan kebajikan yang disampaikan Pejabat Pemerintah Kabupaten Sambas dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
      7. Prosedur kerja pegawai Pemerintah Kabupaten Sambas yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
      8. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
  2. Informasi yang dikecualikan dalam pengelompokan informasi yang dikecualikan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    1. Informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan Pasal 18
    2. Prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan: Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya (consequential harm test) yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka.
      1. Ketat, artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan obyektivitas.
      2. Terbatas,artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan.
      3. Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya.
    3. Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya (consequential harm test) yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka.
    4. Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif, maka metode sebagaimana tersebut pada poin c dilengkapi dengan uji kepentingan publik (balancing publik interest test) yang mendasariinformasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik.
    5. Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
    6. Usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dan 2) tersebut di atas,diajukan oleh SKPD yang memiliki kemandirian dalam mengelola kegiatan,anggaran dan administrasi.
    7. Penetapan sebagaimana tersebut pada huruf b angka 3) dilakukan melalui rapat.

 


 

Lagu sambas

Pooling

Bagaimana Pendapat Anda Tentang Website ini?




Hasil

Sedang Online

Kami memiliki 89 Tamu online

Kunjungan

free counters

You are here: