Wakil Bupati Sambas H. Heroaldi Djuhardi Alwi, S.T., M.T. mengikuti kegiatan Reboan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan kebutuhan strategis yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sambas.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Lantai II, dan diikuti Wakil Bupati Sambas didampingi Yudi, S.Sos., M.Si., selaku Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, serta Kabag Hukum Setda Kabupaten Sambas.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sambas menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah pusat.
Sedikitnya terdapat lima hal strategis yang disampaikan dalam forum tersebut.
Pertama, terkait batas wilayah Kabupaten Sambas dengan Kabupaten Bengkayang. Pemerintah Kabupaten Sambas menyampaikan bahwa hingga saat ini regulasi berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) mengenai batas wilayah tersebut masih belum diterbitkan.
Persoalan batas wilayah dinilai penting karena berkaitan dengan kepastian administrasi pemerintahan serta pengelolaan wilayah di daerah perbatasan.
Kedua, Wakil Bupati Sambas menyampaikan permasalahan jaringan komunikasi di Desa Temajuk. Persoalan tersebut menjadi perhatian seiring telah direaktivasi kembali Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk–Teluk Melano.
Dengan kembali beroperasinya akses lintas batas tersebut, kebutuhan terhadap jaringan komunikasi yang memadai di kawasan Temajuk menjadi semakin penting, baik untuk mendukung aktivitas masyarakat maupun pelayanan pemerintahan dan keamanan kawasan perbatasan.
Ketiga, Pemkab Sambas menyampaikan mengenai kondisi akses jalan di wilayah Merbau yang dinilai masih belum memadai.
Infrastruktur jalan menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat karena berhubungan langsung dengan mobilitas, aktivitas ekonomi, distribusi barang, serta akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
Keempat, Wakil Bupati Sambas juga menanyakan perkembangan rencana pemerintah pusat terkait pembangunan Jembatan Cermai Paloh.
Pembangunan jembatan tersebut menjadi salah satu infrastruktur yang mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Sambas karena diharapkan dapat mendukung konektivitas wilayah dan memperlancar mobilitas masyarakat.
Kelima, Pemerintah Kabupaten Sambas menyampaikan permohonan bantuan mobil pemadam kebakaran (Damkar) dan mesin air portabel untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Permohonan tersebut disampaikan mengingat Karhutla menjadi persoalan yang terjadi setiap tahun di Kabupaten Sambas sehingga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana penanganan yang memadai.
Dalam forum Reboan tersebut, berbagai persoalan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Sambas kemudian mendapat tanggapan dari pihak Kementerian Dalam Negeri, termasuk Direktur Otonomi Daerah.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Sambas berharap berbagai persoalan strategis daerah yang disampaikan dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut pemerintah pusat, khususnya terhadap kebutuhan infrastruktur, konektivitas wilayah perbatasan, kepastian batas daerah, serta dukungan penanganan Karhutla.
Kegiatan Reboan menjadi salah satu ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan di daerah kepada pemerintah pusat sekaligus memperoleh penjelasan mengenai kebijakan dan tindak lanjut atas persoalan yang dihadapi.
