www.sambas.go.id

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sambas Klaim Serius Tangani Trafficking

E-mail Cetak PDF
kampanyePemerintah Kabupaten Sambas serius dan komitmen memberikan pemenuhan hak-hak masyarakatnya. Termasuk hak masyarakat untuk bebas dari berbagai bentuk kekerasan dan memberikan pelayanan bagi masyarakat yang menjadi korban perdagangan orang.

Hj Hairiah SH MH, Wakil Bupati Sambas, dihalaman Istana Alwatzikoebillah Sambas, Jumat (10/8) membeberkan beberapa langkah nyata Pemerintah Kab Sambas menangani itu. Diantaranya ungkap dia yakni penerbitan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

“Tahun 2016, Pemkab juga telah membentuk tim gugus trafficking yang diatur dalam peraturan bupati sambas nomor 8 tahun 2016,” tutur dia. Keseriusan lainnya terang Wabup, Pemkab mengambil langkah membentuk pelayanan terpadu. Adalah pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau P2TP2A dengan nomor surat keputusan 243/DP3AP2KB/2017.

“Kabupaten Sambas sebagai daerah yang cukup besar mengirim tenaga kerja keluar negeri. Karenanya kita juga membentuk pelayanan satu pintu untuk pemberangkatan tenaga kerja yang baru diresmikan tanggal 23 Nopember 2017 lalu,” ujar dia. Pelayanan satu pintu, lanjut dia memberikan pelayanan yang terintegrasi. Mulai dari keimigrasian dan perizinan lainnya.

Masih di tahun 2017, Hairiah menjelaskan, Pemkab Sambas telah membentuk P2TP2A hingga ke tingkat Kecamatan. “Untuk tingkat Kecamatan, P2TP2A kita telah ada di 16 kecamatan termasuk satuan tugas perlindungan perempuan dan anak di 84 Desa,” papar dia. Hanya saja, dijelaskan Wabup, kondisi sosial seperti trafficking dan tindak kekerasan ini sifatnya fenomena gunung es.

Dia merincikan, bukan berarti suatu daerah yang memiliki data dengan tingkat kejadian kasus kecil, diartikan telah sukses melaksanakan program pendampingan. Sebaliknya, daerah yang tinggi angka kasus kejadian dikatakan gagal memberikan pengayoman. “Kondisi sosial seperti ini diibaratkan fenomena gunung es. Sehingga penanangannya diperlukan gerakan masif dan bersama-sama. Dan diperlukan penanganan secara periodik,” jelas Wabup.

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat, Sumarno mengatakan, unit kerjanya menjadikan Kabupaten Sambas sebagai bagian daerah sasaran Kampanye Three Ends. Kata dia, Kabupaten Sambas memiliki perhatian serius terhadap upaya penanangan trafficking dan kekerasan dalam rumah tangga.

“Banyak kegiatan dan program yang kita pusatkan di Kabupaten Sambas, mulai dari memberikan pelatihan keterampilan bagi kelompok ibu-ibu. Penanggulangan angka kematian ibu melahirkan dengan melibatkan peran Bapak-bapak, termasuk kampanye three ends ini,” sebut dia. Dia berharap, kampanye three ends di Kab Sambas, memberikan dampak positif bagi penurunan angka trafficking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sumarno sependapat dengan Wakil Bupati Sambas, bahwa permasalahan sosial ini tidak bisa ditangani oleh satu unit kerja saja. “Mari kita semua bergandeng tangan menghadirkan kondisi sosial yang lebih baik lagi, kita dukung semua kebijakan pemerintah dalam upaya menangani trafficking dan tindak kekerasan,” ajak dia.

Lagu sambas

Pooling

Bagaimana Pendapat Anda Tentang Website ini?




Hasil

Sedang Online

Kami memiliki 56 Tamu online

Kunjungan

free counters

You are here: