
Bappeda Sambas Gelar Tahap Akhir SAFARI Inovasi Daerah 2025: Evaluasi, Finalisasi, dan Sinkronisasi Pelaporan Menuju IGA 2025
Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menutup rangkaian kegiatan SAFARI (SosiAlisasi FAsilitasi Riset dan Inovasi) dengan pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Akhir Inovasi Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025.
Kegiatan ini menjadi penanda berakhirnya proses pembinaan, pendampingan, dan penjaringan inovasi yang telah dilaksanakan di berbagai tingkatan pemerintahan mulai dari perangkat daerah, kecamatan, hingga UPT dan desa sebagai persiapan menuju Innovative Government Award (IGA) 2025 kategori Perbatasan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pelaksanaan tahap ini difokuskan pada tiga agenda utama, yaitu evaluasi substansi inovasi daerah, verifikasi data pelaporan elektronik melalui aplikasi Inovasi Daerah milik Kemendagri, dan sinkronisasi antarperangkat daerah agar seluruh inovasi yang diunggah memenuhi standar nasional penilaian IGA.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum refleksi bersama untuk menilai sejauh mana efektivitas inovasi yang telah dikembangkan dalam memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Sambas.
Dalam sesi evaluasi, tim Litbang Bappeda memaparkan hasil rekapitulasi dan pemetaan inovasi dari seluruh perangkat daerah dan kecamatan. Berdasarkan hasil sementara, sebagian besar perangkat daerah telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal kuantitas dan kualitas inovasi, baik digital maupun non-digital. Sejumlah inovasi unggulan juga mengalami pembaruan fitur dan perluasan manfaat di masyarakat, menandakan adanya kesinambungan yang positif antara inovasi tahun sebelumnya dan capaian tahun 2025.
Kepala Bidang Litbang Bappeda Sambas, Deliana R. Prianingsih, S.St.Pi., M.Si, menyampaikan bahwa keberhasilan kegiatan SAFARI Inovasi bukan hanya diukur dari jumlah inovasi yang terkumpul, tetapi juga dari tingkat partisipasi dan kolaborasi antarunit kerja dalam mendorong munculnya solusi berbasis kebutuhan nyata daerah.
Beliau menekankan pentingnya keberlanjutan dan monitoring terhadap setiap inovasi agar tidak berhenti pada tahap ide, melainkan terus dikembangkan hingga memberikan hasil yang terukur bagi peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta daya saing daerah.
Kegiatan evaluasi ini juga melibatkan sesi asistensi teknis yang membantu perangkat daerah dalam memastikan kelengkapan dokumen pendukung, seperti laporan hasil inovasi, data capaian kinerja, serta bukti implementasi di lapangan. Tim Bappeda memberikan pendampingan langsung terkait pengisian aplikasi pelaporan dan tata cara unggah dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendagri.
Selain sebagai sarana penilaian, pelaksanaan Tahap IV juga menjadi wadah untuk memperkuat sinkronisasi antarperangkat daerah dalam pengelolaan inovasi lintas sektor. Beberapa inovasi yang memiliki keterkaitan antarinstansi, seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat, disinergikan agar mampu menghasilkan dampak yang lebih luas dan terintegrasi. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat posisi Kabupaten Sambas dalam kompetisi IGA 2025, sekaligus menjadi model kolaborasi inovasi lintas lembaga di tingkat daerah.
Dalam penutupan kegiatan, Bappeda Sambas menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah, kecamatan, UPT, dan desa yang telah berpartisipasi aktif sepanjang rangkaian Safari Inovasi Daerah 2025.
Melalui kerja sama yang kuat dan semangat inovatif yang terus tumbuh, Pemerintah Kabupaten Sambas optimis dapat menghadirkan inovasi yang relevan, berdampak, dan berkelanjutan untuk mendukung visi Sambas sebagai daerah perbatasan yang maju, adaptif, dan inovatif.
Dengan berakhirnya Tahap IV ini, seluruh hasil dan laporan inovasi daerah akan segera disampaikan secara resmi ke Kementerian Dalam Negeri melalui sistem aplikasi nasional melalui Indeks Inovasi Daerah (IID) Kemendagri. Langkah ini menjadi penegasan komitmen Kabupaten Sambas untuk terus berinovasi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang kreatif serta responsif terhadap tantangan pembangunan di wilayah perbatasan.