Pemerintah Kabupaten Sambas meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring dengan masuknya musim kemarau panjang tahun 2026. Berdasarkan data sistem SiPongi, luas kebakaran di wilayah Sambas untuk periode Januari hingga April 2026 telah menyentuh angka 1.954,96 hektare yang tersebar di 14 kecamatan. Jumlah ini sangat signifikan karena mencakup 39 persen dari total luas karhutla sepanjang tahun 2025, padahal puncak fenomena El Niño diperkirakan baru akan melanda pada periode Juli hingga September mendatang.

Dalam pertemuan koordinasi lintas sektor yang digelar secara hybrid di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Rabu (06/05), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yudi, S.Sos., M.Si., menekankan bahwa dampak karhutla kini menjadi ancaman serius bagi stabilitas daerah. Sebagai lumbung padi utama di Kalimantan Barat, gangguan api pada lahan pertanian di Sambas dikhawatirkan akan merusak sektor agraris dan mengganggu ketahanan pangan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat, hingga warga di tingkat desa menjadi kunci utama dalam melakukan pencegahan dini sebelum kekeringan mencapai titik ekstrem.

Tantangan utama di lapangan berkaitan erat dengan karakteristik geografis Sambas, di mana sekitar 30 persen wilayahnya merupakan lahan gambut. Kepala Pusdatin Kementerian Lingkungan Hidup, Ir. Hari Wibowo, menjelaskan bahwa luasnya area gambut ini membuat proses pemadaman menjadi jauh lebih sulit dan memerlukan strategi yang sangat matang. Untuk mengatasi kompleksitas tersebut, pemerintah telah menyiapkan sistem pemetaan prioritas desa berdasarkan riwayat frekuensi kebakaran. Desa yang mengalami lebih dari tujuh kali kebakaran dikategorikan sebagai Prioritas 1, sementara desa dengan empat hingga tujuh kejadian masuk Prioritas 2, dan wilayah dengan satu hingga tiga kejadian berada di Prioritas 3.

Upaya penanggulangan ini juga diperkuat melalui kolaborasi erat antara BPBD, BNPB, serta Pusat Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove (PPEG). Kehadiran PPEG yang baru dibentuk pada Desember 2025 memberikan dukungan teknis tambahan melalui lima anggota staf khusus yang ditugaskan untuk mengawal pencegahan di wilayah rentan. Dengan proyeksi cuaca dari BMKG yang menunjukkan tingkat kekeringan tinggi dalam beberapa bulan ke depan, pemerintah daerah kini memfokuskan seluruh sumber daya untuk menjaga ekosistem gambut dan lahan produktif agar tetap aman dari lahapan api.