Guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya melalui peremajaan dan pemutakhiran data sosial, Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Sosial berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para operator dan pengolah data se-Kabupaten Sambas, Rabu (15/4/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Pantura Jaya Sambas tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sambas, H. Heroladi Djuhardi Alwi, S.T., M.T., yang hadir mewakili Bupati Sambas.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sambas, Dr. Budi Iswanto, S.Pd.I., M.M., menyampaikan apresiasi atas tingginya antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan bimtek. 
“Operator SIKS-NG di desa sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Ini menunjukkan bahwa kerja kolaboratif yang kita bangun menjadi sesuatu yang penting dan berdampak,” ujar Budi.
Dirinya mengimbau kepada masyarakat yang telah merasa mampu secara ekonomi agar secara sukarela mengundurkan diri dari program bantuan sosial, demi memberikan kesempatan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Sambas, H. Heroladi Djuhardi Alwi, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas terus melakukan berbagai upaya dan akselerasi pembangunan kesejahteraan sosial, salah satunya melalui perbaikan dan validasi data masyarakat kurang mampu.

“Pemerintah Kabupaten Sambas terus berupaya meminimalisir berbagai permasalahan sosial, salah satunya terkait ketepatan data masyarakat penerima bantuan,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai landasan utama dalam penyaluran bantuan sosial dan penyelenggaraan program perlindungan serta pemberdayaan sosial.
Menurutnya, keberadaan data tunggal tersebut diharapkan mampu menjadi pondasi dalam menciptakan kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menekankan bahwa pemerintah daerah, melalui Dinas Sosial dan pemerintah desa, memiliki peran strategis dalam melakukan verifikasi dan validasi data secara berkelanjutan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG).

“Diperlukan dukungan dan kolaborasi kita semua, terutama rekan-rekan di tingkat desa yang menjadi garda terdepan dan paling memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjadi bagian dari upaya perbaikan data sosial demi mewujudkan penyaluran bantuan yang lebih adil dan tepat sasaran.
“Mari kita bekerja secara terpadu sebagai pejuang sosial dalam memperbaiki data. Ini adalah tugas kita bersama untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh mereka yang berhak,” pungkasnya.